Hari Guru Nasional (HGN) 2023 jatuh hari ini (25/11). Di tengah keramaian hari guru pada tahun ini, ternyata masih banyak persoalan yang dihadapi para guru yang belum bisa diselesaikan. Di antaranya adalah masa depan guru. Ini setelah pemerintah mengurangi penerimaan CPNS guru. Pemerintah lebih banyak mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru.
Sebagai perbandingan, pemerintah menetapkan sebanyak 572.496 formasi untuk pendaftaran CPNS dan PPPK 2023 secar keseluruhan. Di mana, untuk pemerintah pusat sebanyak 78.862 formasi, dengan rincian: 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK. Sedangkan di pemerintah daerah sebanyak 493.634 formasi, dengan rincian: 296.084 PPPK Guru, 154.724 PPPK tenaga kesehatan, dan 42.826 PPPK teknis. Dari keseluruhan tersebut, 80% formasi 2023 untuk guru dan tenaga kesehatan.
Selain itu, berbagai persoalan juga harus dibenahi pemerintah jika ingin serius mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kabid Litbang Pendidikan Perhimpunan Persatuan Guru (P2G) Feriansyah, mengungkapkan ada beberapa isu utama terkait dengan guru yang harus diselesaikan pemerintah agar bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Pertama adalah kompetensi guru yang sulit tercapai karena adanya birokrasi yang panjang. Kedua adalah persoalan rekrutmen dan distribusi guru, di mana sejumlah daerah khususnya daerah tertinggal, terluar, dan terdepan masih kekurangan guru. Ketiga, kesejahteraan, hal itu dibuktikan dengan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebutkan sebanyak 42% korban dari pinjaman online ilegal adalah guru. Keempat, tata kelola guru oleh pemerintah, di mana masih banyak guru yang memegang jabatan struktural di dinas. Sedangkan kelima adalah perlunya pembentukan Komisi Nasional Perlindungan Guru.
"Guru adalah ruhnya pendidikan. Bagaimana mereka mau mengajarkan Merdeka Belajar kalau mereka masih merasakan berbagai persoalan? Kondisi guru tidak sedang baik-baik saja. Dengan kondisi itu, bagaimana kita bisa memanfaatkan bonus demografi?' tanya dia saat dihubungi Alinea.id, Sabtu (25/11).
Untuk mewujudkannya, membutuhkan berbagai persiapan yang matang sejak jauh-jauh hari. Kalau bisa dibilang, mulai dari sekarang. Pemerintah sendiri telah merilis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi “Indonesia Emas 2045. Di antaranya dengan mencetak sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkualitas, dan memiliki karakter.
Dengan kondisi dunia pendidikan seperti sekarang, pengamat pendidikan Darmaningtyas menghawatirkan kalau Indonesia tidak bakal maksimal mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Pasalnya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar pelaksaan visi Indonesia Emas bisa maksimal. Misalkan saja, pemerintah belum bisa mensejahterahkan guru. Padahal, guru memiliki peranan signifikan untuk mendidik anak bangsa agar menjadi sumber daya manusia berkualitas.
"PNS guru banyak yang pensiun. Pemerintah menggantinya dengan mengangkat guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kalau seperti ini, bakal memengaruhi kualitas guru. Jadinya bakal mempersulit merealisasikan target Indoesia Emas 2025," kata dia saat dihubungi Alinea.id, Sabtu (25/11).
Dengan hanya berstatus PPPK, ada kekhawatian bakal mengurangi minat sumber daya manusia berkualitas menjadi guru. Pasalnya, PPPK merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja yang di dalamnya termasuk lama bekerja oleh PPK, sesuai kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Itu artinya, pemerintah sebagai pemberi kerja dapat memutuskan atau melanjutkan kontrak kerja P3K kapan saja. Tergantung kebutuhan daerah dan ini akan membuka peluang terjadi KKN baru.
Perekrutan guru PPPK juga dinilai hanya solusi sementara mengatasi kekurangan guru akibat banyak yang pensiun. Juga tidak bisa menjadi solusi meningkatkan kesejahteraan guru karena statusnya berbeda. Padahal, kepastian status merupakan salah satu syarat agar guru tidak lagi diganggu oleh hal-hal di luar mengajar. Sehingga bisa lebih optimal dalam aktivitas belajar mengajar.
Sebagai tenaga PPPK, guru tidak memiliki gambaran karier di masa depan. Jika memiliki peluang bidang lain yang lebih menjanjikan, maka besar kemungkinan guru PPPK akan beralih ke profesi lain. Tidak jelasnya karier juga berkaitan dengan motivasi dalam melaksanakan tugas. Hal itulah yang dinilai bakal memengaruhi persiapan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Belum lagi adanya kebijakan guru penggerak yang cenderung diskriminatif. Kenapa diskriminatif? Darmaningtyas menyebut kalau keikutsertaan pada guru penggerak menjadi syarat wajib calon kepala sekolah. Padahal, untuk menjadi kepala sekolah selain pelatihan, juga harus memiliki kematangan jiwa. Sehingga, sebaiknya keikutsertaan pada program guru penggerak tidak boleh menjadi syarat wajib menjadi kepada sekolah.
Kekhawatiran serupa juga disampaikan pengamat pendidikan Doni Kusuma. Menurutnya, banyak hal yang harus dievaluasi mas Nadiem jika ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pertama, masalah guru P3K yang belum beres. Banyak guru belum dapat SK dan yang sudah lulus passing grade ternyata tidak memperoleh penempatan.
Kedua, kesejahteraan guru belum diupayakan. Tunjangan guru di daerah 3T tidak terbayar dengan lancar, banyak guru tidak memperoleh haknya karena aturan dirjen GTK yg tidak adil dan merugikan guru di daerah 3T. Ketiga, sekolah swasta dibiarkan berjalan sendiri, sementara ada guru-guru swasta diambil melalui mekanisme P3K. Jadi pengajaran di sekolah swasta terganggu.
"Jika persoalan ini tidak diselesaikan bisa mengganggu kesiapan Indonesia menuju Indonesia Emas 2024. Karena kalau pendidikan terganggu, Indonesia Emas 2045 sulit tercapai," ucap dia, dalam pesan pendeknya.
Namun Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Mohammad Nur Rianto Al Arif mengaku tetap optimistis kalau Indonesia Emas 2045 bakal terealisasikan. Dia menyebut, kendati masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, tetapi semua pihak optimitis dengan Indonesia Emas 2045. Terlebih, semua misi dan visi capres mengarah pada peningkatkan kualitas sumber daya manusia.
